Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
“Any person who has a marriage that has a Terrorism Corporation and deliberately spreads terms, attitudes or habits, producing, or Screen with the aim of inciting somebody or group of folks to commit violence or threats of violence which may end up in a legal act of terrorism shall be punished with imprisonment for a utmost of five (five) a long time.”
One particular monumental case in point could be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary team led by alumni from the Afghanistan war, to Maluku to be involved in conflicts over religious issues. The president firmly purchased all stability and intelligence apparatus to forestall their entry, but there was no most work, even allegations emerged that they had been deliberately provided Area to go to. In the long run, Maluku conflict grew to become on the list of entry points to the Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism actions, a coaching camp and recruitment of new cells and networks, and so sow the seeds of radical movements and terrorism that lived and unfold in Indonesia to today.
and from conducting pursuits that disrupt community get and very well-remaining. Violations of these kinds of provisions could possibly result in the dissolution with the CSO. Also, this Regulation provides discriminatory and extreme bureaucratic controls over international CSOs.
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
The federal government does not have the correct to interfere with The interior self-governance of the CSO. The Law on Foundations, nevertheless, stipulates that the organizational framework of the foundation ought to consist of 3 organs: the Governing Board (
(1) Each and every man or woman shall be free of charge to decide on and to apply the faith of his/her decision, to select one’s instruction, to choose one’s employment, to pick one’s citizenship, also to choose one’s place of residence within the condition territory, to go away it and to subsequently return to it.
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
Dalam pidatonya pada acara Milad Ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Prabowo menyampaikan bahwa bagi masyarakat kecil, bermain saham sering kali dianggap serupa dengan praktik perjudian karena penuh risiko dan cenderung merugikan.
For exploration purposes, doctrine are available in guides, papers, or other media for jurist thoughts. Example of noteworthy doctrine may be the impression of J. Satrio, whose guides, papers, and lectures have been a standard reference for practitioners in the sector of civil law, and Yahya Harahap, whose writings are actually sought as source of clarifications for both equally prison and civil procedural law. On the other hand, it ought to be pointed out that a lot of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap is posted either in Dutch or Indonesian, and thus its accessibility to researchers with no requisite examining capability in these kinds of languages are going to be limited.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama Di Sini otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.